Kabupaten Tangerang, Banten — Proyek pembangunan saluran drainase U-Ditch yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tangerang di Kampung Kunir RT 11 RW 05, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Proyek tersebut diduga dikerjakan secara terburu-buru, tidak sesuai spesifikasi teknis, dan hingga kini belum juga rampung, meski tahun anggaran hampir berakhir.
Ketua LSM Penjara DPC Kabupaten Tangerang, Andri, angkat bicara terkait kondisi proyek yang dinilainya sarat kejanggalan. Ia menyoroti lambannya penyelesaian pekerjaan, padahal proyek drainase tersebut menelan anggaran sekitar Rp199.208.000.
“Proyek lain sudah selesai, tapi yang ini justru belum kelar sampai sekarang. Padahal musim hujan sudah tiba, warga banyak mengeluh. Tahun anggaran mau berganti, tinggal hitungan hari,” ujar Andri, Kamis (25/12/2025).
Menurutnya, pemasangan U-Ditch diduga tidak sesuai standar teknis. Ia menyebut tidak adanya hamparan abu pasir sebelum pemasangan, galian tanah yang tidak sejajar dengan badan jalan maupun teras rumah warga, hingga posisi U-Ditch yang tampak menonjol dan tidak tertimbun dengan baik.
“Ini pasang U-Ditch tapi seperti ‘makam Cina’, tidak sejajar, tidak rapi, dan tidak fungsional,” kata Andri dengan nada kesal.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Jaro setempat yang mengaku kerap menerima aduan dari warga. Ia menilai proyek tersebut terlalu lamban dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Warga banyak yang mengadu. Saya juga bingung, ini bukan proyek desa, tapi proyek Dinas Perkim. Di depan Sekolahan MI material U-Ditch sudah ada, tapi tidak juga dikerjakan. Bahkan yang sudah terpasang di samping sekolah justru membuat air hujan dan limbah warga terhambat karena jalurnya tidak rata,” ungkap Jaro.
Pantauan awak media di lokasi turut menguatkan keluhan tersebut. Salah seorang warga yang ditemui di sekitar proyek membenarkan bahwa pekerjaan terlihat tidak maksimal dan terkesan ditinggalkan begitu saja. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan genangan air dan membahayakan lingkungan sekitar.
Tak hanya soal teknis pekerjaan, pelaksana proyek dari Dinas Perkim yang diketahui berinisial KDL juga disorot terkait dugaan tanggung jawab sosial. Disebutkan bahwa hingga kini pelaksana belum menyelesaikan kewajiban pembayaran air galon isi ulang, peminjaman galon, serta material palet kepada warung setempat.
“Dari awal dijanjikan akan dibereskan, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Pelaksana malah tidak pernah terlihat di lokasi dan terkesan menghindar dari pantauan,” ujar,"Andri,
Ia menegaskan, proyek pemerintah seharusnya dijalankan dengan komitmen, transparansi, dan profesionalisme, terlebih jika berada di wilayah sendiri.
“Sikap seperti ini justru mencederai kepercayaan masyarakat. Kalau mau daerah maju dan pembangunan berhasil, pelaksananya juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana proyek dari Dinas Perkim Kabupaten Tangerang berinisial KDL maupun pelaksana lapangan belum memberikan klarifikasi dan belum dapat dikonfirmasi terkait berbagai keluhan dan dugaan tersebut.
//Cimong
