Serang – Kondisi lingkungan Kantor Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, menuai sorotan. Tidak hanya jalan halaman kantor yang rusak parah dan tergenang air saat musim hujan, area halaman kantor juga terlihat tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi menyerupai semak belukar, menimbulkan kesan seolah-olah kawasan tersebut tidak berpenghuni.
Pantauan di lokasi menunjukkan, selain jalan berlubang dan dipenuhi genangan air berlumpur, sebagian besar halaman kantor dipenuhi tanaman liar yang dibiarkan tumbuh tanpa perawatan. Kondisi ini dinilai mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan lingkungan kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi wajah pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Saat musim hujan, jalan halaman kantor berubah menjadi kubangan air, menyulitkan akses kendaraan dan pejalan kaki. Sementara di sisi lain, rumput liar yang menjalar hingga mendekati bangunan kantor menambah kesan kumuh dan tidak terurus.
Persoalan ini disebut sebagai pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan oleh Camat sebelumnya, Arif Roikhan, dan kini menjadi tanggung jawab Camat baru, Imron, untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun penataan lingkungan.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Carenang, Sudrajat, menjelaskan bahwa perbaikan halaman dan bangunan kantor bukan merupakan kewenangan langsung kecamatan.
“Kalau untuk perbaikan halaman dan kantor, itu anggarannya kewenangan Dinas PUPR. Camat sudah mengajukan usulan sejak tahun kemarin, 2025. Rencananya di tahun ini, 2026, akan direalisasikan,” ujar Sudrajat.
Meski demikian, masyarakat menilai bahwa penataan kebersihan dan pemeliharaan rumput liar seharusnya dapat dilakukan sebagai langkah awal, tanpa harus menunggu realisasi proyek besar. Lingkungan kantor yang bersih dan tertata dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam memberikan pelayanan yang layak dan berwibawa.
Warga dan pegawai berharap, di bawah kepemimpinan camat yang baru, Kantor Kecamatan Carenang tidak lagi terkesan terbengkalai, dan perbaikan infrastruktur oleh Dinas PUPR benar-benar terealisasi pada tahun 2026, bukan sekadar menjadi agenda tahunan tanpa kepastian.
