Permasalahan jalan rusak yang tak kunjung usai di provinsi Banten, terutama di wilayah selatan, seperti kabupaten Pandeglang dan lebak, bukan sekedar persoalan teknis kontruksi semata. Lebih jauh realita ini mencerminkan lambatnya realisasi janji politik pemerintah dan retaknya kontrak sosial antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
Kondisi infrastruktur di tanah jawara ini ironis. Wilayah seperti Pandeglang dan Lebak sangat dekat dengan pusat episentrum ekonomi nasional dan ibukota provinsi Banten. namun denyut nadi pembangunanny justru seperti terhenti di masa lalu. Ruas-ruas jalan yang di penuhi lubang dan kubangan tidak hanya menjadi simbol lambatnya pelayanan publik, tetapi juga telah memakan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.
Sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa keluhan masyarakat lokal kerap diabaikan. Berbagai aksi protes ekstrem dari warga telah dilakukan demi menagih hak mereka atas jalan yang layak, mulai dari menanam pohon Pisang di tengah jalan, hingga tindakan warga desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, yang nekat mengirimkan petisi menggunakan cap darah. Aksi ini adalah puncak gunung es dari rasa pesimisme dan kekecewaan warga terhadap lambatnya respon pemerintahan.
Di sisi lain, narasi pemerintahan daerah dan provinsi tak jarang memicu kontroversi, Ketegangan kerap terjadi saat pemerintah Menyinggung masalah ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai syarat mutlak pembangunan, Padahal berdasarkan Teori tata kelola publik penyediaan infrastruktur dasar adalah kewajiban mutlak negara yang harus di penuhi. Mengalihkan tanggung jawab kepada minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya akan mengikis kepercayaan publik.
Pemerintahan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra soni Sebenarnya tidak tinggal diam, Berbagai program pemetaan ribuan kilometer jalan rusak, komitmen alokasi anggaran ratusan miliar hingga dorongan bagi pemerintah kabupaten untuk bergerak membenahi jalan telah dilakukan bahkan tak sedikit warga yang terpaksa mengambil langkah hukum dengan menggugat pemerintahan guna mencari keadilan.
Namun, sekedar janji dan perbaikan parsial tidak akan menyelesaikan masalah struktural di Banten kerusakan ber ulang ini umumnya dipicu oleh buruknya drainase, cuaca ekstrem, dan beban kendaraan berat (Over Dimension Over loading -ODOL) Yang melebihi kapasitas Penertiban jam operasional truk tambang galian C seperti di Lebak harus benar-benar di tegakkan.
Tata kelola infrastruktur Banten membutuhkan Komitmen yang berkelanjutan, bukan sekadar respon reaktif yang muncul saat sebuah kasus viral di media sosial. perencanaan yang paling matang, pengawasan kualitas proyek agar tidak cepat rusak, hingga transparansi anggaran adalah kunci utamanya.
Pembanggunan jalan di Banten harus di lihat sebagai instrumen utama untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat akses ke fasilitas kesehatan, dan masa depan anak sekolah Yang setiap hari harus bertaruh nyawa.
Sudah saatnya pemerintah berhenti berdalih dan membuktikan kerja nyatanya demi kesejahteraan masyarakat Banten.
PENULIS : Sukiah
NIB : 251092200128 Universitas Pamulang
Penerbit : Redaksi
